Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo kembali melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2023.
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo Dalam Rangka Lanjutan Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2023
Dalam rapat pembahasan tersebut Banggar DPRD Kota Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merampungkan beberapa hal terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di 2023 nanti.
nggota Banggar DPRD Kota Gorontalo Ariston Tilameo, mengungkapkan, dana APBD Tahun 2023 untuk Kota Gorontalo harus merata. Baik dari sektor pembangunan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
Pasalnya, ia juga mengatakan di tahun 2023 ada pengurangan anggaran dan Pemkot Gorontalo diharuskan membayar hutang PEN yang dipotong dari APBD.
Kata Ariston, alotnya pembahasan dikarenakan dari pihak Banggar bersama TAPD fokus menyamakan persepsi satu sama lain terkait arah kebijakan APBD 2023 kedepan.
“Seperti misalnya soal kompensasi adanya pembangunan jalan panjaitan. Disitu banyak UMKM ada sekitar 24 UMKM yang terdampak. Ini kan perlu kita pikirkan,”
Selain itu Ariston juga menambahkan bahwa untuk bantuan di Dinas Sosial itu untuk tidak dikurangi sebab itu akan juga bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat kecil.
“Disatu sisi ini masih menjadi beberapa perdebatan, ada banyak bantuan yang harus difokuskan untuk kebutuhan masyarakat namun kondisi anggaran saat ini sangatlah minim,”
Menurut Ariston, sebenarnya tujuannya sama hanya saja ada perbendaan konsep, dimana bagi DPRD ada program yang lebih prioritas namun menurut mereka belum bisa dianggarkan.
“Untuk itu saat ini belum ada yang bisa disimpulkan karena masih dalam proses pembahasan. Sehingga ini akan kita tindaklanjuti pada pembahasan di hari senin nanti,” tukas Ariston.
