Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) saat ini sedang dilaksanakan di tiap kecamatan, dan setiap kegiatan Musrembang tersebut dihadiri oleh Aleg DPRD Kota Gorontalo, agar hasil dari Musrembang tersebut bisa dikawal oleh para wakil rakyat tersebut, seperti halnya diMusyawarah Rencana Pembanguan Daerah (Musrengda) tingkat Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Senin (14/2/2022), yang dihadiri oleh beberapa Aleg seperti, Erman Latjengke, Irwan Hunawa, dan Herman Haluti.
Namun menurut para Aleg, Musrenbang yang disusun ditingkat kelurahan tersebut baiknya harus berdasarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo. sehingga usulan dan aspiarasi masyarakat tersebut bisa diiakomodir.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo, Erman Latjengke mengaku telah menerima usulan-usulan hasil musrenbang tingkat kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Barat.
“Saya melihat tadi ada cukup banyak, dan ada beberapa usulan yang sesuai dengan hasil kunjungan kami di lapangan kemarin pada saat reses, dan kunjungan kerja dapil kami di tiap-tiap kelurahan,” ungkapnya.
Erman Latjengke mengusulkan Perbaikan jembatan yang menghubungkan Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Karena jembatan penghubung itu sudah bertahun-tahun dibangun hanya dengan papan kayu. Sehingga disaat ini kondisinyapun sudah lapuk. Sewaktu-waktu bisa saja ambruk dan membahayakan nyawa warga.
Menurut Erman, harus diusulkan agar bisa diperbaiki pada 2023. Namun ternyata masyakarat tidak mengusulkan perbaikan jembatan penghubung dua daerah itu. lanjutnya, Perbaikan jembatan bisa masuk dalam program prioritas pekerjaan 2023, ini dikarenakan menyangkut kepentingan orang banyak. Sebagian besar masyakarat yang bermukim di bantaran sungai kelurahan Tualango tercacat sebagai penduduk Kota Barat.
“Maksud saya ini tetap diusulkan, nanti dikaji oleh Pemerintah Kota. Apakah ini menjadi tanggung jawab tingkat Provinsi, kerena menyangkut dua Daerah, atau ditangani oleh Kabupaten atau Kota. Tapi ternyata mereka tidak usulkan, maka itu yang saya tambahkan tadi,” ungkapnya. (HMS)
