Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar Uji Publik untuk empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yang menghadirkan pihak eksekutif, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa serta pihak-pihak terkait lainnya, Senin (2/10/2023), bertempat di Aula I DPRD Kota Gorontalo.
Ketua DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki berharap bahwa empat buah rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan legislatif, menjadi produk hukum yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Gorontalo.
Empat buah ranperda tersebut, yaitu pertama tentang ranperda fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kedua, yakni perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Ketiga, yaitu penyelenggaraan inovasi daerah.
Dalam konsultasi publik terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif legislatif, Anggota DPRD Kota Gorontalo sekaligus Ketua Pansus Darmawan Duming, menerima banyak usulan dari sejumlah tokoh masyarakat.
“Alhamdulillah, dalam konsultasi publik tadi, itu banyak menerima usulan baik dari tokoh masyarakat, agama, pemerhati disabilitas dan teman-teman akademisi untuk kesempurnaan Ranperda ini,” ungkap Darmawan saat diwawancarai sejumlah awak media, di Aula DPRD Kota Gorontalo, Senin (02/10/2023).
Dalam uji publik ini, kata Darmawan, DPRD Kota Gorontalo menerima banyak masukan yang disampaikan secara langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat, akademisi dan mahasiswa, serta elemen-elemen masyarakat lainnya di Kota Gorontalo.
“Intinya yang bisa saya garis bawahi pada uji publik ini, mereka meminta yaitu harus ada komitmen kita antara pemerintah dan DPRD Kota Gorontalo, untuk Bagaimana 4 buah Rancangan peraturan daerah ini, itu tidak hanya sampai pada uji publik saja, namun betul-betul harus ada implementasinya,”
Terakhir, Darmawan mengatakan, salah satu yang menjadi harapan besar dari para penyandang disabilitas adalah agar aset daerah seperti kantor dan jalanan dapat diubah menjadi lingkungan yang ramah bagi mereka.
