Pemerintah Kota Gorontalo menggelar kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyerapan anggaran Kota Gorontalo triwulan IV Tahun anggaran 2021.
Rapat dipimpin oleh Walikota Gorontalo, Marten Taha, bertempat di Aula Rumah Dinas Walikota, Senin (10/01).
Dalam rapat tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo mengingatkan agar pembangunan infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terencana dengan baik. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan berdampak terhadap masyarakat.
Wakil Ketua Komisi C, Irwan Hunawa mengatakan ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak terlaksana sepanjang 2021. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya perencanaan sejak dini. Selain itu kendala-kendala teknis seperti pemenang tender membatalkan kontrak, yang mengakibatkan progam tidak berjalan. Minimnya perencanaan dari awal adalah indikator dari anggaran Triwulan IV tahun 2021 menjadi tidak terealisasi sepenuhnya.
Irwan mengungkapkan, salah satu yang menjadi indikator juga adalah apa yang dihasilkan dari Unit Layanan Penyedia (ULP) sebagai tempat untuk pelelangan, ada penolakan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena tidak sesuai harapan. Sehingga, menurutnya, hal itu mengakibatkan banyak dana yang tidak terserap dengan baik ataupun proses pekerjaan yang tidak terealisasi sepenuhnya.
“Dan ini adalah hak rakyat yang seharusnya mereka mendapatkan bantuan, macam dana DID Rp2 miliar lebih. Ada 12.500 orang yang harus menerima bantuan di 2021 itu tidak terlaksana,” kata dia. Lanjutnya lagi, “harapan kami agar kiranya ada perencanaan yang matang, sehingga di waktu pelaksanaan akan tercapai,” tutupnya. (HMS)
